Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, khususnya avtur, kembali menjadi tantangan serius bagi perekonomian Bali yang selama ini bertumpu pada sektor pariwisata. Lonjakan biaya transportasi udara dinilai berpotensi menekan minat kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa (Unwar), Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara, SE., M.Si., mengatakan kenaikan harga avtur mendorong maskapai melakukan penyesuaian tarif tiket pesawat. Dampaknya, wisatawan yang sensitif terhadap harga cenderung menunda atau bahkan membatalkan perjalanan ke Bali. “Bali selama ini menjadi destinasi unggulan, tetapi dengan kenaikan biaya transportasi, ada risiko penurunan pangsa pasar, khususnya dari wisatawan domestik,” ujarnya, Selasa (21/4).
Ia menjelaskan, dampak kenaikan tersebut tidak hanya dirasakan sektor transportasi, tetapi juga merambat ke berbagai lini industri pariwisata. Tingkat hunian hotel berpotensi melambat, kunjungan ke destinasi wisata menurun, hingga pelaku UMKM yang bergantung pada perputaran wisatawan ikut terdampak. Dalam skala yang lebih luas, kondisi ini dikhawatirkan menghambat perputaran ekonomi daerah yang sebelumnya mulai pulih pascapandemi. Jika tidak diantisipasi, tekanan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi Bali secara keseluruhan. Namun demikian, Dharmanegara melihat kondisi ini sebagai momentum untuk berbenah. Bali dinilai perlu menggeser paradigma dari pariwisata berbasis kuantitas menuju pariwisata berkualitas. “Ke depan, Bali harus fokus menarik wisatawan dengan daya beli tinggi, memperkuat ekonomi kreatif lokal, serta melakukan diversifikasi sektor penunjang,” jelasnya.
Pandangan serupa disampaikan pengamat pariwisata dari Unwar, Dr. I Made Suniastha Amerta, S.S., M.Par., CPOD. Ia menilai mahalnya tiket pesawat kini bukan sekadar isu transportasi, tetapi telah menjadi ancaman nyata terhadap daya saing Bali sebagai destinasi global. “Selama ini respons kita masih reaktif dan jangka pendek. Ketika harga naik kita mengeluh, berharap intervensi pusat, lalu kembali ke pola lama saat kondisi membaik. Ini berbahaya,” tegasnya, Selasa (21/4). Menurutnya, struktur pariwisata Bali masih didominasi wisatawan yang sensitif terhadap harga (price-sensitive), sehingga sangat rentan terhadap kenaikan biaya perjalanan. Kondisi ini membuat Bali mudah kalah bersaing dengan destinasi lain yang lebih kompetitif. “Bali belum sepenuhnya bertransformasi dari destinasi massal menjadi destinasi berbasis kualitas. Ini yang membuat kita rentan,” ujarnya. Ia juga menyoroti belum optimalnya orkestrasi kebijakan antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan sektor transportasi. Padahal, masih terdapat ruang kebijakan yang bisa dimanfaatkan, seperti pemberian insentif rute penerbangan, efisiensi biaya layanan bandara, hingga stimulus untuk menjaga keterjangkauan akses wisatawan.
Jika tidak segera dibenahi, Bali berisiko terjebak dalam situasi “high cost–low competitiveness”, yakni biaya tinggi tanpa diimbangi nilai yang kuat di mata wisatawan. Sebagai langkah strategis, ia mendorong reposisi pasar dengan menyasar wisatawan berkualitas yang memiliki lama tinggal lebih panjang dan pengeluaran lebih tinggi. Selain itu, inovasi paket wisata terintegrasi (bundling) dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik. “Krisis ini seharusnya menjadi momentum transformasi. Bali tidak bisa lagi hanya mengandalkan harga murah, tetapi harus menjual nilai pengalaman,” katanya.
Di tengah tekanan global, diversifikasi akses juga menjadi kunci. Optimalisasi jalur laut dari Pulau Jawa serta penguatan pasar domestik dan regional dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap transportasi udara. Ia menegaskan, kenaikan harga avtur hanyalah pemicu, bukan akar persoalan. “Akar masalahnya adalah model pariwisata Bali yang belum cukup tangguh menghadapi guncangan eksternal. Jika ingin tetap relevan sebagai destinasi kelas dunia, Bali harus berani berubah,” pungkasnya. (win)
