Rencana pemerintah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu kali dalam seminggu tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga berpotensi menyebabkan pelambatan ekonomi, terutama pada sektor informal yang banyak digeluti masyarakat kecil.
Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Warmadewa, Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara SE., MSi., Selasa (24/3/2026), mengatakan kebijakan WFH tersebut merupakan langkah strategis jangka pendek yang berorientasi pada pengurangan mobilitas masyarakat untuk menekan konsumsi energi, khususnya di sektor transportasi.
“Itu kan langkah strategis jangka pendek. Berorientasi untuk mengurangi mobilitas, dengan harapan aktivitas transportasi harian berkurang sehingga konsumsi energi sektor transportasi juga menurun,” ujar Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unwar ini.
Ia menjelaskan, selama ini beban besar dalam APBN salah satunya berasal dari subsidi energi, terutama BBM. Dengan menekan konsumsi BBM melalui pengurangan mobilitas, maka beban subsidi pemerintah dapat ditekan. Namun dari sisi ekonomi, kebijakan tersebut memiliki dua dampak berbeda.
Dari sisi lingkungan, kebijakan WFH dinilai positif karena dapat mengurangi emisi karbon, polusi udara, dan kemacetan. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memiliki keterbatasan dan potensi menimbulkan persoalan baru. Salah satu dampak yang mungkin muncul adalah bertambah panjangnya akhir pekan karena rencana WFH dilakukan pada hari Jumat.
Kondisi long weekend ini berpotensi mendorong masyarakat untuk bepergian atau berwisata, yang pada akhirnya tetap meningkatkan konsumsi BBM dan energi. Meski demikian, long weekend juga bisa berdampak positif terhadap perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan sektor informal di daerah tujuan wisata.
Namun, menurut IB Dharmanegara, kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara menyeluruh di semua sektor. Beberapa sektor seperti layanan publik dan industri manufaktur tetap membutuhkan kehadiran pekerja secara langsung sehingga tidak bisa menerapkan WFH.
Selain itu, sektor yang paling terdampak dari kebijakan WFH adalah sektor informal, terutama pedagang kecil yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas pekerja di kawasan perkantoran. “Kebijakan WFH kemungkinan akan memukul sektor informal, terutama terkait perputaran uang di pusat-pusat perkantoran. Jika mobilitas pekerja berkurang, maka pedagang nasi, minuman, dan usaha kecil di sekitar perkantoran akan terdampak karena pendapatan mereka menurun,” jelas IB Dharmanegara.
Ia menambahkan, berkurangnya mobilitas pekerja akan menurunkan aktivitas ekonomi lokal dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan social cost atau biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat. Menurutnya, kebijakan WFH memang merupakan solusi jangka pendek untuk menekan konsumsi energi dan subsidi BBM, namun dampaknya bisa bersifat jangka panjang terhadap ekonomi masyarakat kecil, terutama karena sekitar 80 persen penduduk Indonesia berada di sektor informal yang menjadi penggerak ekonomi daerah dan pedesaan.
Karena itu, pemerintah diminta tidak menerapkan kebijakan ini secara tergesa-gesa dan perlu melakukan kajian menyeluruh, terutama terkait dampaknya terhadap peredaran uang di sektor usaha kecil di kawasan perkantoran.
“Harus dilihat dulu berapa dampak penurunan peredaran uang, khususnya pada usaha kecil yang ada di sentral-sentral perkantoran. Kebijakan ini harus dirancang secara sistematis,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah disarankan mengintegrasikan kebijakan efisiensi energi dengan pengembangan transportasi publik dan diversifikasi energi, termasuk penggunaan energi alternatif dan kendaraan listrik.
Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong perubahan gaya hidup masyarakat seperti berjalan kaki dan bersepeda untuk mengurangi ketergantungan pada BBM, seperti yang sudah dilakukan di beberapa negara seperti Jepang dan China.
“Kalau budaya bersepeda dan berjalan kaki bisa didorong, kemacetan berkurang, udara lebih bersih, dan konsumsi BBM juga turun. Tapi kebijakan seperti ini harus dirancang matang karena kebijakan jangka pendek bisa berdampak jangka panjang,” pungkasnya.
