Ekonomi Bali triwulan IV 2025 tumbuh 3,33 persen, secara qtq atau dibandingkan triwulan III 2025 pertumbuhannya mengalami perlambatan.
Karena pada triwulan I, II, III 2025 ekonomi Bali tumbuh 5,52 persen, 5,95 persen dan 5,88 persen. Namun pada triwulan IV 2025, tumbuh separuh dari triwulan sebelumnya.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa (Unwar) IB Agung Dharmanegara, Senin (9/2/2026) mengingatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi q-to-q agar tidak serta-merta diartikan sebagai pelemahan fundamental ekonomi atau kebocoran ekonomi yang masif. Secara akademik, pertumbuhan antartriwulan sangat dipengaruhi faktor musiman, siklus konsumsi, serta pola belanja pemerintah dan swasta.
“Fakta bahwa pertumbuhan ekonomi Bali secara tahunan masih di atas 5 persen menunjukkan struktur dasar ekonomi Bali masih relatif kuat. Jika kebocoran ekonomi terjadi secara sistemik, dampaknya akan terlihat pada perlambatan tahunan yang signifikan, dan itu belum terjadi,” tegasnya.
Meski demikian, perlambatan q-to-q tetap perlu dicermati sebagai indikator awal potensi melemahnya daya beli masyarakat. Tekanan biaya hidup dan inflasi kebutuhan pokok dapat mendorong masyarakat menahan konsumsi non-primer, sehingga memperlambat perputaran uang dalam jangka pendek.
Ke depan, Dharmanegara menilai tantangan utama ekonomi Bali bukan sekadar mengejar pertumbuhan tinggi, melainkan memastikan kualitas pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ketergantungan berlebihan pada pariwisata dinilai membuat ekonomi Bali rentan terhadap guncangan eksternal dan fluktuasi musiman.
“Penguatan UMKM lokal, pertanian bernilai tambah, industri kreatif, dan ekonomi berbasis komunitas harus menjadi agenda serius. Di sisi lain, kebijakan publik juga perlu fokus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai kinerja ekonomi Bali sepanjang 2025 menunjukkan arah yang relatif positif, meski di saat yang sama memunculkan sejumlah sinyal kewaspadaan yang perlu dicermati secara akademik dan proporsional.
Selain itu Badan Pusat Statistik (BPS) Bali per September 2025 yang mencatat dua indikator utama, yakni tingkat kemiskinan Bali turun hingga sekitar 3,4 persen, terendah secara nasional, sementara pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 melambat secara quarter to quarter (q-to-q) di kisaran 3,3 persen, meski secara cumulative to cumulative (c-to-c) tetap tumbuh solid sekitar 5,8 persen.
“Dua indikator ini tidak bisa dibaca secara parsial. Penurunan kemiskinan patut diapresiasi, tetapi perlambatan pertumbuhan triwulanan juga memberi sinyal bahwa ekonomi Bali sedang berada dalam fase penyesuaian struktural,” ujar Dharmanegara.
Ia menjelaskan, dari perspektif teori pembangunan ekonomi, turunnya angka kemiskinan mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi, terutama di sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Namun, BPS juga mencatat adanya peningkatan kedalaman dan keparahan kemiskinan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan menghadapi tantangan yang lebih berat. Artinya, persoalan kemiskinan Bali kini lebih pada kualitas kemiskinan, bukan sekadar jumlahnya,” jelasnya.
Menurut Dharmanegara, fenomena tersebut lazim terjadi di daerah dengan struktur ekonomi berbasis jasa dan pariwisata. Pertumbuhan yang tinggi tidak selalu sejalan dengan pemerataan pendapatan, terutama ketika keterkaitan antar-sektor masih lemah dan nilai tambah lokal belum optimal.
Ia menegaskan, data kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Bali 2025 menunjukkan tren yang relatif positif, namun perlambatan pertumbuhan triwulanan harus dibaca sebagai sinyal kewaspadaan, bukan kepanikan. “Pendekatan berbasis data, analisis struktural, dan kebijakan yang inklusif menjadi kunci agar ekonomi Bali tidak hanya tumbuh, tetapi juga tangguh dan berkeadilan,” pungkasnya.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa (Unwar) IB Agung Dharmanegara, Senin (9/2/2026) mengingatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi q-to-q agar tidak serta-merta diartikan sebagai pelemahan fundamental ekonomi atau kebocoran ekonomi yang masif. Secara akademik, pertumbuhan antartriwulan sangat dipengaruhi faktor musiman, siklus konsumsi, serta pola belanja pemerintah dan swasta.
“Fakta bahwa pertumbuhan ekonomi Bali secara tahunan masih di atas 5 persen menunjukkan struktur dasar ekonomi Bali masih relatif kuat. Jika kebocoran ekonomi terjadi secara sistemik, dampaknya akan terlihat pada perlambatan tahunan yang signifikan, dan itu belum terjadi,” tegasnya.
Meski demikian, perlambatan q-to-q tetap perlu dicermati sebagai indikator awal potensi melemahnya daya beli masyarakat. Tekanan biaya hidup dan inflasi kebutuhan pokok dapat mendorong masyarakat menahan konsumsi non-primer, sehingga memperlambat perputaran uang dalam jangka pendek.
Ke depan, Dharmanegara menilai tantangan utama ekonomi Bali bukan sekadar mengejar pertumbuhan tinggi, melainkan memastikan kualitas pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ketergantungan berlebihan pada pariwisata dinilai membuat ekonomi Bali rentan terhadap guncangan eksternal dan fluktuasi musiman.
“Penguatan UMKM lokal, pertanian bernilai tambah, industri kreatif, dan ekonomi berbasis komunitas harus menjadi agenda serius. Di sisi lain, kebijakan publik juga perlu fokus pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai kinerja ekonomi Bali sepanjang 2025 menunjukkan arah yang relatif positif, meski di saat yang sama memunculkan sejumlah sinyal kewaspadaan yang perlu dicermati secara akademik dan proporsional.
Selain itu Badan Pusat Statistik (BPS) Bali per September 2025 yang mencatat dua indikator utama, yakni tingkat kemiskinan Bali turun hingga sekitar 3,4 persen, terendah secara nasional, sementara pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 melambat secara quarter to quarter (q-to-q) di kisaran 3,3 persen, meski secara cumulative to cumulative (c-to-c) tetap tumbuh solid sekitar 5,8 persen.
“Dua indikator ini tidak bisa dibaca secara parsial. Penurunan kemiskinan patut diapresiasi, tetapi perlambatan pertumbuhan triwulanan juga memberi sinyal bahwa ekonomi Bali sedang berada dalam fase penyesuaian struktural,” ujar Dharmanegara.
Ia menjelaskan, dari perspektif teori pembangunan ekonomi, turunnya angka kemiskinan mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi, terutama di sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Namun, BPS juga mencatat adanya peningkatan kedalaman dan keparahan kemiskinan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan menghadapi tantangan yang lebih berat. Artinya, persoalan kemiskinan Bali kini lebih pada kualitas kemiskinan, bukan sekadar jumlahnya,” jelasnya.
Menurut Dharmanegara, fenomena tersebut lazim terjadi di daerah dengan struktur ekonomi berbasis jasa dan pariwisata. Pertumbuhan yang tinggi tidak selalu sejalan dengan pemerataan pendapatan, terutama ketika keterkaitan antar-sektor masih lemah dan nilai tambah lokal belum optimal.
Ia menegaskan, data kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Bali 2025 menunjukkan tren yang relatif positif, namun perlambatan pertumbuhan triwulanan harus dibaca sebagai sinyal kewaspadaan, bukan kepanikan. “Pendekatan berbasis data, analisis struktural, dan kebijakan yang inklusif menjadi kunci agar ekonomi Bali tidak hanya tumbuh, tetapi juga tangguh dan berkeadilan,” pungkasnya.
