Sektor pariwisata masih menjadi magnet utama investasi di Bali, terutama di bidang properti, hotel, vila, dan hospitality. Kawasan Canggu, Uluwatu, dan Ubud tercatat sebagai wilayah dengan pertumbuhan tertinggi sekaligus pusat pariwisata premium yang diminati wisatawan mancanegara kelas atas.
Namun, pesatnya pertumbuhan fasilitas pariwisata seperti hotel, vila, serta sarana rekreasi dan olahraga di kawasan tersebut juga memunculkan persoalan serius. Akademisi Universitas Warmadewa Dr Putu Ngurah Suyatna Yasa SE MSi, Rabu (14/1), menilai lemahnya penegakan hukum dan pengawasan perizinan menjadi masalah mendasar dalam iklim investasi Bali.
Ia menyoroti maraknya pembangunan vila dan hotel tanpa izin lengkap, termasuk yang berdiri di kawasan sempadan pantai dan sungai. Kondisi ini dinilai merugikan daerah karena potensi penerimaan pajak tidak masuk secara optimal. “Banyak vila bodong, pemiliknya orang asing, izinnya belum tentu ada, tapi sudah beroperasi dan promosi langsung ke negaranya. Ini jelas merugikan pendapatan asli daerah karena pajak tidak masuk,” ujar Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Operasional Universitas Warmadewa itu.
Ia juga menyinggung rendahnya realisasi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang diperkirakan belum mencapai potensi maksimal. Bahkan, kebocoran pajak disebut bisa mencapai lebih dari 25 persen akibat praktik yang tidak transparan dan lemahnya pengawasan. Persoalan lain yang ikut mencuat adalah meningkatnya kejahatan serta aktivitas tenaga kerja asing ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat dan merusak citra pariwisata Bali.
Menurutnya, masalah tersebut tidak terlepas dari lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama sejak sistem perizinan banyak ditarik ke pusat melalui Online Single Submission (OSS). “Hotel sudah berdiri, izinnya dari pusat, daerah tidak tahu-menahu. Ini tidak sehat. Seharusnya daerah dilibatkan karena mereka yang mengawasi langsung di lapangan,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah bersikap lebih tegas, termasuk melakukan pembongkaran bangunan ilegal jika diperlukan. Penertiban kawasan sempadan dan pengawasan perizinan harus dilakukan secara konsisten di seluruh kabupaten/kota, bukan hanya sporadis. “Kalau penegakan hukum kuat, orang tidak akan seenaknya membangun vila. Sekarang semua lari ke properti karena merasa tidak ada pengawasan,” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap sektor pariwisata berisiko bagi ketahanan ekonomi Bali. Oleh karena itu, pengembangan sektor nonpariwisata dinilai harus menjadi agenda strategis pemerintah daerah ke depan. “Kalau hanya mengandalkan pariwisata, Bali bisa seperti Thailand, saat krisis semua ikut jatuh. Kita harus membangun sektor lain yang terintegrasi dengan pariwisata,” ujarnya.
Sejumlah sektor dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, antara lain industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, peternakan berorientasi ekspor, serta produk makanan dan minuman premium berbasis kearifan lokal. Meski memiliki keterbatasan lahan, Bali dinilai masih berpeluang mengembangkan pertanian modern dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.
Kawasan Pekutatan di Jembrana misalnya, disebut memiliki peluang besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui konsep pariwisata terintegrasi, yang memadukan wisata, pusat belanja, rekreasi, dan UMKM lokal dalam satu kawasan. Model ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi sehingga pertumbuhan tidak hanya terpusat di Badung, Denpasar, dan Gianyar.
Namun, untuk menarik investor masuk ke sektor nonproperti, diperlukan political will yang kuat, regulasi yang jelas, serta kepastian hukum. “Ekosistem investasi harus dibangun. Pemerintah daerah harus aktif, jangan hanya mengandalkan pasar. Kalau ekosistem ada, investor akan ikut,” katanya.
Ia menegaskan pembangunan Bali ke depan harus bertumpu pada keberlanjutan ekonomi jangka panjang, bukan sekadar pertumbuhan cepat dari sektor pariwisata. Selain pariwisata, sektor kesehatan dan wellness seperti yoga, retreat, dan layanan pemulihan kesehatan berbasis alam juga dinilai masih memiliki peluang besar seiring tren wisata kesehatan global.
Di luar itu, sektor ekonomi kreatif tetap menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, mengingat hampir 99 persen pelaku usaha di Bali merupakan UMKM. Sektor hilirisasi komoditas seperti rumput laut, udang, dan kopi juga dinilai strategis untuk dikembangkan karena memiliki potensi ekspor tinggi jika didukung industri pengolahan di dalam daerah. Tak kalah penting, penguatan digitalisasi dan e-commerce diperlukan untuk memperluas pasar UMKM Bali serta meningkatkan efisiensi rantai distribusi produk lokal. Meski demikian, seluruh investasi diharapkan tetap berbasis kearifan lokal, perlindungan lingkungan, dan prinsip keberlanjutan agar daya tarik Bali tetap terjaga dalam jangka panjang.7
