Pengamat ekonomi Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, S.E., M.Si, menilai kuatnya intervensi pemerintah pusat serta lemahnya penegakan hukum di daerah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan di Bali, khususnya di sektor pariwisata. Ia menyebut pemerintah daerah kerap tidak leluasa mengambil keputusan strategis karena kebijakan pembangunan banyak ditentukan langsung dari pusat.
Kondisi tersebut diperparah dengan masih maraknya praktik percaloan yang membuka ruang masuknya investor tanpa komitmen menjaga nilai sosial dan adat Bali. “Bagaimana pembangunan di Bali bisa berkelanjutan kalau intervensinya langsung dari pusat, sementara di daerah masih ada percaloan yang memuluskan investasi dengan pola yang keliru,” ujar Suyatna.
Selain itu, Suyatna menekankan pentingnya keberpihakan investasi terhadap masyarakat lokal dan lembaga adat. Menurutnya, masyarakat adat selama ini telah berperan besar menjaga Bali, namun kerap terpinggirkan dalam proses perizinan dan pengambilan kebijakan.
“Investasi di Bali jangan hanya mencari keuntungan. Masyarakat adat adalah pihak yang paling memahami cara menjaga Bali dan itu harus dilibatkan sejak awal,” tegasnya.
Suyatna berharap pemerintah pusat dan daerah memiliki komitmen yang sama dalam memperkuat penegakan hukum, memperbaiki tata kelola perizinan, serta memastikan pembangunan pariwisata di Bali berjalan berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
